Aktivis Pekerja Migran akan Hadiri Sidang Komite Perlindungan Pekerja Migran PBB

Sabtu, 02 September 2017 | 17:36
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Foto : istimewah

INDOPOS.CO.ID - Beberapa organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Migrant Care, Yayasan Kesehatan Sosial (YKS), Sari Solo, dan Desa Dukuhdempok akan menghadiri dsn berpartisipasi aktif dalam sidang ke-27 Komite

Perlindungan Pekerja Migran PBB (UN Committee on Migrant Workers) di
Geneva Switzerland.
 
Dalam sidang yang dihelat tanggal 4-13 September 2017 besok, dalam salah satu sesinya akan dibahas review komite atas laporan inisial tiga negara pihak Konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak seluruh migran dan anggota keluarganya, yakni Equador, Indonesia dan Mexico. 
 
"Bagi Ecuador dan Mexico, sidang sesi ini merupakan laporan ketiga yang direview oleh komite, sedangkan bagi indonesia, sidang
kali ini akan mereview laporan inisial (perdana) setelah pemerintah Indonesia mensubmit laporan ke sekretariat komite pekerja migran PBB pada April tahun ini," ucap Anis Hidayah dalam jumpa pers yang di Kawasan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017).
 
Semestinya pemerintah Indonesia mengirimkan laporan inisial pada tahun 2013
lalu, setahun setelah Indonesia meratifikasi konvensi internasional untuk perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota Keluarganya. Pemerintah Indonesia menjadi negara pihak (party) pasca ratifikasi konvensi yang diundangkan kedalam UU No.6/2012 pada 12 April 2012.
 
Adapun masyarakat sipil yang berangkat menyampaikan aspirasi mereka pada kepada komite pada tanggal 4 September 2017. Penyampaiannya berupa oral statement yang berisi highlight dari laporan alternatif yang disubmit kepada komite.
 
"Oral statement tersebut akan menjadi informasi alternatif bagi komite terhadap review laporan pemerintah untuk pertimbangan penyusunan rekomendasi diakhir sesi," ucap Anis.
 
Selanjutnya para masyarakat sipil yang berangkat ini berharap agenda ini dijadikan sebagai momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk segera menuntaskan pembaruan kebijakan migrasi yang berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana mandat konvensi pekerja migran.
 
"Kami juga mendesak untuk mengesahkan revisi UU nomor 39/2004 RUU Perlindungan pekerja migran Indonesia dan ratifikasi konvensi ILO 189/2011 tentng kerja layak untuk pekerja rumah tangga," tandasnya.
 
"Kemudian pada saat yang sama juga harus mereview dan mencabut semua kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hak asasi buruh migran sebagaimana yang menjadi mandat konvensi buruh migran," tutupnya.  (jaa)
Editor : Syahrir Lantoni
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%