Angkat Menantu Jadi Penasihat Senior, Trump Langgar UU Antinepotisme

Rabu, 11 Januari 2017 | 11:49
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share

INDOPOS.CO.ID - Sekali lagi Donald Trump memantik kontroversi. Pria yang dalam sembilan hari lagi dilantik menjadi presiden Amerika Serikat (AS) itu mengumumkan Jared Kushner sebagai penasihat seniornya saat menjabat Presiden of the United States (POTUS) nanti. Itu tidak mengejutkan karena selama transisi, Kushner lah yang menjadi pembisik Trump saat memilih kabinetnya.

Meski begitu, tetap saja pilihan Trump tersebut membuat banyak pihak berang. Terutama para petinggi partai Demokrat di parlemen. Mereka menuding Trump telah melakukan aksi nepotisme. Dalam sebuah surat terbuka, enam anggota komite kehakiman parlemen dari Partai Demokrat meminta departemen kehakiman dan kantor etik pemerintah untuk meninjau secara hukum keputusan Trump tersebut.

”Kushner akan berada di posisi (itu, Red) untuk memengaruhi kebijakan yang menguntungkan kepentingan bisnisnya dan niatnya untuk tidak menerima gaji mungkin melanggar undang-undang lainnya,” begitu bunyi sebagian surat terbuka tersebut Senin (9/1). Kushner rencananya memang tidak akan menerima gaji. Pengusaha 35 tahun itu akan bekerja sama dengan calon Kepala Staf Gedung Putih Reince Priebus dan ahli strategi senior Steve Bannon.

Tugas pertama yang bakal diemban adalah berfokus untuk mengurusi masalah perdagangan dan persoalan Timur Tengah. Dua hal tersebut memang menjadi fokus Trump dalam kampanyenya. Trump pernah berjanji untuk merombak perjanjian perdagangan agar lebih menguntungkan bagi AS.

Suami Melania Knauss tersebut juga berencana memindahkan kantor Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem demi menunjukkan pengakuan Trump bahwa Jerusalem adalah ibu kota Israel meski ditentang dunia internasional. Kushner yang merupakan seorang Yahudi Ortodok dianggap Trump bisa menyelesaikan masalah perdamaian di Timur Tengah, terutama antara Israel dan Palestina.

Saat mengumumkan pemilihan Kushner, Trump menyatakan bahwa menantunya tersebut adalah aset yang sangat berharga dan penasihat yang bisa dipercaya selama masa kampanye dan transisi saat ini. Kushner maupun Ivanka memang menjadi orang yang paling berperan atas kemenangan Trump sebagai orang nomor satu di AS. Mulai urusan strategi hingga pendanaan.

Pengacara Kushner, yaitu Jamie Gorelick, mengungkapkan bahwa pemilihan Kushner tidak akan melanggar Undang-Undang (UU) Antinepotisme yang dibuat pada 1967. UU tersebut ditandatangani mantan Presiden AS Lyndon Johnson. Pemicunya adalah keputusan mantan Presiden John F. Kennedy yang menunjuk saudara lelakinya sebagai jaksa agung pada 1960. Sejak itulah, seluruh pejabat federal dilarang mempekerjakan anggota keluarganya di badan ataupun kantor yang dia pimpin.

”Saya menghargai orang-orang yang berargumen berbeda. Saya hanya berpikir bahwa kami memiliki argumen yang lebih baik,” tegas mantan wakil jaksa agung pada masa kepemimpinan Bill Clinton itu. Menurut dia, Kushner mau menerima posisi tersebut karena telah berkonsultasi secara hukum terlebih dahulu dengan kantor etik pemerintah.

Kushner memang memiliki peluang untuk lolos dari jerat UU Antinepotisme itu. Tim Trump menyiasati dengan membuat jabatan Kushner sebagai konsultan saja di Gedung Putih. Karena posisinya di luar struktural alias tidak masuk dalam kabinet, tidak perlu mengonfirmasikan pemilihan Kushner ke senat. Bill Clinton pernah melakukan hal serupa. Dia memilih istrinya, Hillary Clinton, untuk memimpin program reformasi kesehatan pada 1993.

Developer realestat tersebut tidak hanya rela tak dibayar untuk membantu mertuanya. Namun, dia juga akan melepaskan semua jabatan yang disandang selama ini. Kushner akan mengundurkan diri dari posisi sebagai chief executive Kushner Companies, penerbit koran New York Observer, serta tidak akan ikut campur sama sekali dalam kepentingan bisnis keluarga Trump. Bisnis milik Trump akan dikelola istrinya, Ivanka. Mereka berdua akan pindah dari New York ke Washington.

Di lain pihak, pakar etik pemerintahan di Columbia Law School Richard Briffault tidak setuju dengan alasan yang diungkapkan pengacara Kushner. Menurut dia, presiden disebutkan secara spesifik di UU Antinepotisme. Karena itu, orang-orang yang  bekerja untuknya juga harus menyesuaikan dengan UU tersebut. (Reuters/TheGuardian/BBC/sha/c6/any)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%